Salah satu cara untuk meningkatkan daya saing bangsa adalah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Isu inilah yang diangkat pada kegiatan roadshow sosialisasi Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik. Selain menyadarkan perguruan tinggi bahwa dosen adalah salah satu komponen penting yang perlu diperhatikan, juga membuka ruang publik untuk memberikan masukan dan saran terkait kesulitan yang dihadapi di lapangan saat pengajuan registrasi pendidik.
Di Surabaya (7/4), kegiatan yang dihadiri oleh 59 PTN terdiri dari; 29 universitas, 5 institusi, dan 25 politeknik negeri ini adalah kelanjutan dari sosialisasi sebelumnya di Bali, Papua, dan Jakarta. Peserta sosialisasi kali ini berfokus pada perguruan tinggi di wilayah timur Indonesia. Harapannya, informasi tentang kebijakan pemerintah dapat tersebar secara merata di wilayah Indonesia. Dirjen Sumber Daya Dikti, Ghufron dalam pengarahannya mengatakan bahwa dosen adalah isu sentral dalam peningkatan daya saing bangsa, oleh karena itu peningkatan kompetensi dan kariernya perlu diperhatikan.
Wacana saat ini, masih banyak dosen yang malas melakukan publikasi ilmiah disebabkan oleh kemampuan menulis dosen yang minim. Berdasarkan data scopus tahun 2015, Indonesia menempati posisi keempat setelah Malaysia dan Singapura di wilayah Asia Tenggara dalam hal publikasi ilmiah. Disisi lain, masih banyak dosen dengan kualifikasi S1 masih aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi, sedangkan peraturan pemerintah sudah menjelaskan bahwa seorang dosen sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi akademik S2. Permasalahan lain muncul dengan rasio dosen terhadap mahasiswa yang masih belum seimbang.
Kemenristekdikti melalui Direktorat Karier dan Kompetensi mengajak masyarakat akademis khususnya perguruan tinggi di bawah naungan Kemenristekdikti untuk bersama-sama berperan aktif memberikan sumbangsihnya terhadap hal-hal yang dianggap masih harus diperbaiki. Bukan hanya menjadi pekerjaan rumah pemerintah, dalam hal ini kementerian, tetapi menjadi tanggung jawab bersama baik PTN maupun kopertis untuk mengawasi jalannya kebijakan sampai dengan tingkat personal.