Perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara merupakan salah satu proyek ambisius dalam sejarah Indonesia yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah di Jakarta dan mendorong pembangunan di daerah lain. Salah satu kota yang paling merasakan dampak dari perubahan ini adalah Balikpapan, yang terletak di Kalimantan Timur. Pertumbuhan penduduk yang pesat di kota ini, diiringi dengan tantangan dalam infrastruktur dan perencanaan, telah memicu perhatian mengenai dampaknya terhadap tingkat kemiskinan. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana perpindahan ibu kota negara berpengaruh terhadap kemiskinan di Balikpapan serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Balikpapan meningkat signifikan dari 2010 hingga 2020, dengan pertumbuhan sebesar 130.739 jiwa. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Balikpapan tercatat sebesar 15.780 orang, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 17.020 orang dari total 688.318 jiwa. Kenaikan jumlah penduduk miskin ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pendidikan, tenaga kerja, tingkat pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan rata-rata pengeluaran per kapita.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sistem dinamik untuk menganalisis dampak perpindahan ibu kota terhadap kemiskinan di Balikpapan. Dengan menggunakan Causal Loop Diagram. Dengan CLD, dapat dilihat bagaimana pertumbuhan penduduk dan perubahan ekonomi berinteraksi satu sama lain. Dan Stock Flow Diagram (SFD), Diagram ini memodelkan perubahan dalam stok kemiskinan berdasarkan arus masuk dan keluar dari populasi miskin. SFD membantu memvisualisasikan dinamika kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpindahan ibu kota negara memberikan dampak signifikan terhadap kemiskinan di Balikpapan. Peningkatan jumlah penduduk menambah tekanan pada infrastruktur dan layanan kota. Kebutuhan yang meningkat untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan tidak dapat dipenuhi secara memadai, yang memperburuk kondisi kemiskinan. Pertumbuhan penduduk yang pesat tidak diimbangi dengan peningkatan sumber daya dan kemampuan perencanaan kota. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan memperburuk distribusi kesejahteraan. Dan adanya Inflasi dan kenaikan biaya hidup dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di garis kemiskinan. Biaya yang meningkat untuk kebutuhan dasar membuat penduduk miskin semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Perpindahan ibu kota negara membawa tantangan besar bagi kota-kota di sekitarnya, termasuk Balikpapan. Meskipun ada potensi pertumbuhan ekonomi, dampaknya terhadap kemiskinan tidak dapat diabaikan. Tanpa strategi mitigasi yang tepat, dampak dari pertumbuhan penduduk yang pesat dapat memperburuk situasi kemiskinan. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk menerapkan kebijakan yang fokus pada pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan kesempatan kerja, dan perbaikan infrastruktur untuk memitigasi dampak negatif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Balikpapan.