Balikpapan, 19 Juni 2025 – Institut Teknologi Kalimantan (ITK), sebagai salah satu perguruan tinggi kunci di Kalimantan Timur, menghadapi tantangan serius terkait aksesibilitas dan ketersediaan lahan untuk menopang pertumbuhannya. Terkait hal tersebut, ITK memenuhi panggilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan yang menindaklanjuti audiensi ITK dengan Lembaga-lembaga terkait pembahasan Pembangunan Akses Jalan dan gerbang. 

Pihak ITK diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, keuangan dan Umum, Ir. Khakim Ghozali, M.MT,  Kepala Biro Akademik dan Umum, Yuspian, S.Sos., M.I.R beserta rombongan ITK lainnya, Bappeda juga turut mengundang Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan.

Kondisi Akses Jalan dan Tantangan Jangka Pendek

Saat ini, akses jalan menuju ITK, khususnya di sekitar kilometer 15, sangat terbatas. Kondisi ini tidak hanya menghambat mobilitas harian civitas akademika tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan kapasitas penampungan mahasiswa yang saat ini diperkirakan hanya mampu mencapai maksimal 8.000 jiwa. Pihak ITK telah menyampaikan urgensi ini kepada Pemerintah Kota Balikpapan (melalui BAPPEDA), meminta bantuan untuk perbaikan jalan di KM 15 sebagai solusi jangka pendek. Selain itu, penerangan jalan umum di KM 15 juga menjadi prioritas mendesak karena minimnya fasilitas penerangan yang menghambat aktivitas malam hari dan berpotensi membahayakan.

ITK juga mengusulkan perbaikan simpang di KM 15 untuk mempertegas keberadaan tiga institusi besar di area tersebut: ITK, Kebun Raya Balikpapan, dan Pertamina. Usulan pembangunan gerbang utama telah diajukan, dengan opsi utama di KM 13 dan opsi kedua di KM 15. Opsi di KM 15 ini berpotensi menjadi gerbang bersama mengingat akses jalan tersebut juga digunakan untuk Kebun Raya dan Pertamina.

Kendala Pembebasan Lahan dan Harapan ITK

Pengembangan ITK sangat bergantung pada pembebasan lahan yang telah dijanjikan oleh Pemerintah Provinsi seluas 310 hektar. Namun, proses pembebasan lahan ini masih dalam tahap persiapan. Salah satu kendala utama adalah kenaikan harga tanah yang signifikan, terutama karena lokasi lahan yang diincar berdekatan dengan akses jalan tol. Rencana awal untuk membebaskan 60 hektar lahan dinilai terlalu mahal, sehingga perlu dikaji ulang untuk mencari solusi akhir yang lebih memungkinkan.

Permasalahan lahan ini juga melibatkan kewajiban PLN untuk mengganti tanah milik Pemerintah Provinsi seluas sekitar 60 hektar pada tahap pertama, serta 157 hektar yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota untuk diselesaikan pembebasannya. ITK sangat berharap agar Pemerintah Kota Balikpapan dapat mempercepat proses pembebasan lahan ini, yang akan sangat memudahkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan akses jalan serta gerbang ITK.

Langkah Mendesak dan Jangka Panjang

Secara ringkas, ada beberapa hal mendesak yang diajukan ITK kepada Pemerintah Kota Balikpapan:

• Jangka Pendek:
  • Pembebasan tanah kavling di lahan PLN.
  • Pengadaan penerangan umum jalan di KM 15.
  • Perbaikan simpang di KM 15 untuk memperkuat penandaan lokasi tiga instansi besar (Kebun Raya, ITK, dan Pertamina).
• Perencanaan Jangka Panjang:
  • Pembangunan gerbang utama di KM 13 atau opsi kedua di KM 15 (potensi gerbang bersama).
  • Penyelesaian pembebasan lahan yang dijanjikan untuk mendukung pengembangan infrastruktur kampus secara menyeluruh.

Perbaikan akses dan penyelesaian pembebasan lahan bukan hanya krusial untuk pengembangan fisik ITK, tetapi juga fundamental untuk menjamin kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dengan memadai infrastruktur, ITK dapat terus berperan aktif dalam mencetak sumber daya manusia unggul dan mendorong inovasi bagi kemajuan Kalimantan Timur dan Indonesia.