Balikpapan – Pada Jumat, 24 Maret 2017, Insitut Teknologi Kalimantan (ITK) menerima kunjungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Wakil Rektor Bidang Akademik, Subchan, menerima rombongan Kemenko PMK yang terdiri dari empat orang Asisten Deputi Pendidikan Tinggi dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Asril.
Kedatangan tim tersebut juga diterima oleh Kepala Bagian Akademik dan Perencanaan, 10 koordinator program studi ITK, Sekretaris LPPM, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan perwakilan Keluarga Mahasiswa ITK. Pertemuan dilakukan dalam format semiformal di Ruang 302, Gedung A.
“Kami ingin menjaring aspirasi dari pengampu dan warga akademik tentang keadaan ITK saat ini. Kami tampung semua hasilnya akan kami laporkan ke Presiden Jokowi dan ketika dengar pendapat dengan DPR” kata Asril.
Menurutnya, Pemerintahan Presiden Joko Widodo melanjutkan visi Pemerintahan SBY yang ingin meningkatkan lulusan di bidang sains dan teknologi, dan pada saat yang sama memeratakan kualitas pendidikan di wilayah Indonesia bagian timur.
“Karena itu kehadiran ITK sangat penting bagi peningkatan kualitas SDM di Kalimantan maupun Indonesia wilayah timur. ITK harus kami dukung pembangunan dan pengembangannya,” ujar Asril.
Kesempatan ini dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pengampu ITK yang umumnya dosen ini. Di antaranya terkait status kepegawaian dosen yang belum sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan untuk menempuh studi lanjut dan kegiatan penelitian yang diadakan Kemenristekdikti.
“Sarana dan prasarana penunjang perkuliahan masih kurang, misalnya laboratorium beserta peralatannya untuk kebutuhan praktikum mahasiswa, termasuk gedung perkuliahan yang pembangunannya masih terhambat,” kata Menasita, Dosen Fisika.
“Perlu afirmasi oleh pemerintah dalam menyediakan kuota lebih banyak kepada Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) dalam pemenuhan dosen melalui pengangkatan PNS, serta memberikan kesempatan lebih banyak untuk memperoleh beasiswa,” kata Kepala Bagian Akademik dan Perencanaan ITK, Imam Syafii.
Dosen ITK lainnya, Lovinta Happy Atrinawati menyatakan upaya pemerintah untuk menunjang karir dosen perlu lebih serius lagi. Adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan diakomodirnya dosen tidak tetap sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ternyata belum memiliki kepastian hukum sampai kini. “Kami takut dosen-dosen yang ada di ITK sekarang jadi pindah keluar dari ITK, karena pendapatan yang didapatkan tidak sesuai dengan jerih payah yang mereka lakukan,” ujar Dosen Program Studi Sistem Informasi ini.
“Ruang perpustakaan juga sangat terbatas, padahal jumlah mahasiswa kami sudah mencapai 1300 lebih. Padahal perpustakaan adalah jantungnya ilmu di perguruan tinggi,” kata Kepala UPT Perpustakaan, Retno Wahyu Dewanti.
Mahasiswa yang diwakili oleh Presiden Kabinet Integrasi Keluarga Mahasiwa ITK, Iqbal Noverio pun menyuarakan aspirasinya. Iqbal mengatakan keinginan dosen untuk membina mahasiswa dalam kegiatan akademik dan non-akademik sangat besar, tetapi anggaran yang tersedia masih terbatas.
“Termasuk insentif dari kampus kepada mahasiswa ketika mengikuti kompetisi tingkat nasional masih kurang. Tidak jarang kami menggunakan uang sendiri,” ujar Iqbal yang berkuliah di Program Studi Teknik Sipil.
Kemenko PMK adalah kementerian baru yang dibentuk Pemerintahan Jokowi pada 2014, yang tugasnya menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
Kemenko PMK mengoordinasikan delapan kementerian: Agama; Pendidikan dan Kebudayaan; Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Kesehatan; Sosial; Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; serta Pemuda dan Olahraga.
“Kami akan bantu ITK semampu kami, minimal hingga 2019 yang merupakan tahun terakhir Pemerintahan Jokowi,” kata Asril. Setelah diskusi, rombongan Kemenko PMK diajak berkeliling kampus, melihat proses perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, hingga Gedung C dan Gedung D yang berhenti pembangunannya karena tidak dapat anggaran dari pemerintah. (*)
RJP, IS │Humas ITK