Depok, 2–4 Juni 2026 – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Humas dan Protokol Tahun 2026 di Balai Serbaguna Purnomo, Universitas Indonesia. Kegiatan ini menjadi forum strategis yang mempertemukan para pengelola humas dan protokol dari perguruan tinggi negeri serta Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dari seluruh Indonesia untuk memperkuat sinergi, meningkatkan kompetensi, serta menyelaraskan strategi komunikasi publik pendidikan tinggi.

Rakornas dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fauzan, jajaran pimpinan Kemdiktisaintek, pimpinan Universitas Indonesia, serta peserta dari berbagai perguruan tinggi negeri dan wilayah LLDIKTI se-Indonesia.

Dalam sambutannya, Pelaksana Harian Rektor Universitas Indonesia, Ahmad Gamal, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Rakornas yang menjadi wadah kolaborasi bagi insan humas dan protokol perguruan tinggi. Ia menekankan pentingnya peran komunikasi institusi dalam mendukung kemajuan pendidikan tinggi dan memperkuat hubungan dengan publik.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, menegaskan bahwa fungsi kehumasan dan keprotokolan memiliki peran strategis dalam mengelola informasi serta menjaga reputasi institusi. Rakornas ini diharapkan menjadi wadah bersama untuk memperkuat sinergi sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang humas dan protokol.

Mewakili Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Wakil Menteri Prof. Fauzan membuka secara resmi kegiatan Rakornas. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa humas merupakan etalase sebuah institusi.

“Etalase dari institusi adalah humas. Suatu institusi yang baik adalah institusi yang memiliki humas yang aktif, hebat, dan lincah,” ujarnya.

Prosesi pembukaan semakin semarak dengan penampilan komunitas tari dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang menampilkan kekayaan budaya Indonesia.

Komunikasi sebagai Kunci Diseminasi dan Hilirisasi Riset

Memasuki sesi pemaparan materi, peserta memperoleh berbagai perspektif mengenai penguatan komunikasi publik di lingkungan pendidikan tinggi. Direktur Hilirisasi dan Kemitraan Kemdiktisaintek, Yos Sunitiyoso, yang mewakili Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan, menyampaikan materi bertajuk “Pengembangan Riset untuk Daya Saing: Komunikasi sebagai Kunci Diseminasi dan Pemanfaatan Hilirisasi”. Ia menekankan bahwa komunikasi yang efektif menjadi faktor penting agar hasil riset dapat dikenal, dimanfaatkan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Perspektif mengenai integritas institusi disampaikan oleh Plt. Inspektur Jenderal Kemdiktisaintek, Nur Syarifah, melalui materi “Humas dan Pengawasan Internal: Pilar Kepercayaan dan Integritas Institusi”. Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan aset strategis yang harus dijaga oleh setiap institusi pendidikan tinggi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Khairul Munadi, memaparkan Agenda Setting Komunikasi Publik 2026 dengan tema “Pengelolaan Komunikasi Publik untuk Kebijakan Pendidikan Tinggi Inklusif dan Berdampak”. Materi ini menyoroti pentingnya komunikasi yang mampu menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat.

Dari perspektif sains dan teknologi, Sekretaris Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi, M. Samsuri, menyampaikan materi mengenai “Penguatan Sains dan Teknologi Nasional melalui Implementasi Strategi Komunikasi”. Ia menekankan pentingnya penguatan literasi publik, kolaborasi multipihak, serta percepatan dampak hasil riset nasional melalui strategi komunikasi yang efektif.

Selain itu, Kepala Bidang Pengelolaan Asesmen Perguruan Tinggi Kemdiktisaintek, Anton Rahmadi, memaparkan strategi diseminasi kebijakan PPAPT melalui pendekatan kehumasan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan informasi publik.

Mengelola Krisis dengan Empati dan Strategi

Salah satu sesi yang mendapat perhatian besar peserta adalah diskusi panel bertajuk “Mengelola Krisis dengan Empati”. Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional Universitas Indonesia, Erwin Panigoro, menyoroti pentingnya empati dalam menghadapi krisis komunikasi di era digital.

“Empati sebagai strategi mengubah krisis digital menjadi momentum penguatan integritas institusi.”

Ia juga menegaskan bahwa komunikasi dan tindakan harus berjalan beriringan.

“Komunikasi tanpa tindakan adalah spekulasi, tindakan tanpa komunikasi adalah keheningan. Keduanya harus menyatu untuk membangun integritas.”

Pengalaman praktis dalam menghadapi krisis turut dibagikan oleh Direktur Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Institut Teknologi Bandung, N. Nurlaela Arief, melalui studi kasus “Membangun Kepercayaan di Tengah Krisis”.

Sementara itu, Direktur Kerjasama, Komunikasi, dan Pemasaran Institut Pertanian Bogor, Alfian Helmi, mengangkat tema “Respons Cepat, Reputasi Selama” yang menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan dalam merespons isu publik.

Melengkapi sesi tersebut, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Dian Agustine Nuriman, memandu peserta dalam materi “Navigasi Komunikasi Krisis: Strategi dan Simulasi bagi Perguruan Tinggi dan LLDIKTI”.

Menghadapi Tantangan Disinformasi di Era Digital

Pada hari berikutnya, Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, membawakan materi “Manajemen Isu Digital dan Disinformasi: Memperkuat Reputasi Perguruan Tinggi di Tengah Krisis”. Ia mengingatkan bahwa perguruan tinggi perlu memiliki kemampuan mengelola isu digital dan disinformasi yang berkembang cepat di ruang publik.

Topik tersebut diperkuat oleh Direktur PT Kurasi Media Nusantara, Karina Mancanagara, melalui materi “Strategi Komunikasi Krisis untuk Humas PTN dan LLDIKTI: Deteksi Dini hingga Pemulihan Reputasi”. Dalam paparannya, ia memperkenalkan pendekatan Crisis Intelligence yang menitikberatkan pada pemanfaatan data untuk deteksi dini dan pengambilan tindakan yang tepat dalam menghadapi krisis.

Peserta juga memperoleh wawasan mengenai penanganan isu strategis pemerintahan dari Catur Hermawan Teguh, yang membahas praktik komunikasi pemerintah dalam menghadapi isu-isu publik strategis.

Inovasi Keprotokolan dan Penghargaan Kehumasan

Tidak hanya membahas komunikasi publik, Rakornas juga memberikan perhatian pada penguatan fungsi keprotokolan. Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, K. Akbar MK, memaparkan berbagai inovasi keprotokolan institusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan profesionalisme layanan protokol.

Kegiatan ditutup dengan sosialisasi mengenai Anugerah Humas Diktisaintek dan Anugerah Protokol Diktisaintek 2026 yang disampaikan oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Kemdiktisaintek, Doddy Zulkifli. Sosialisasi ini bertujuan mendorong peningkatan kualitas kinerja humas dan protokol di lingkungan perguruan tinggi serta LLDIKTI melalui apresiasi terhadap praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan.

Melalui Rakornas Humas dan Protokol 2026, Kemdiktisaintek menegaskan komitmennya untuk memperkuat kapasitas komunikasi publik dan keprotokolan sebagai fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik, mendukung kebijakan pendidikan tinggi yang berdampak, serta memperkuat reputasi institusi pendidikan tinggi Indonesia di tingkat nasional maupun global.